1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosbud

Bentrokan di YLBHI Ingin Pecah Belah Warga

Provokasi di YLBHI yang dipicu oleh berita bohong terkait PKI sengaja dimainkan untuk menyulut bentrokan dan perpecahan guna melemahkan pemerintah. Aparat kepolisian memeriksa 34 orang terduga pelaku bentrokan.

Pengepungan dan bentrokan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, oleh massa yang berasal dari berbagai kelompok dipicu oleh berita bohong, kata Setara Institute. Hendardi, ketua Setara Institute lewat rilis pers yang diterima DW Indonesia menyatakan ada pihak yang sengaja memainkan isu kebangkitan PKI demi memecah belah warga Indonesia.

"Pada peristiwa yang terjadi di YLBHI, tampak jelas kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya. Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," ujar Hendardi lebih lanjut.

Polisi periksa terduga pelaku bentrokan

Polisi telah menahan 34 orang terkait aksi bentrokan antara aparat keamanan dengan massa yang mengepung kantor YLBHI, Senin dini hari tadi (18/09).

"Sekarang masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakpus," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono seperti dikutip Kompas.com. Sejumlah orang tersebut diduga terlibat dalam aksi bentrokan, namun saat ini status mereka masih sebatas terperiksa.

Indonesien Unruhen in Jakarta (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/D. Husni)

Aparat kepolisian berupaya meredam bentrokan dengan melepas water cannon dan tembakan gas air mata

Berita hoax menyulut aksi demonstrasi

Pengepungan di kantor YLBHI bermula saat massa yang berdemonstrasi mendengar isu bahwa YLBHI menggelar diskusi tentang Partai Komunis Indonesia. Melalui rilis pers, YLBHI menyatakan tudingan tersebut adalah berita bohong.

"Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan," demikian pernyataan yang ditandatangani ketua YLBHI, Asfinawati. "Instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa (diskusi) ini acara PKI, menyanyikan lagu 'Genjer-genjer' dan lain-lain, padahal sama sekali tidak ada, kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh" lanjut keterangan tersebut.

Rangkaian acara "Asik Asik Aksi" yang digelar YLBHI adalah kegiatan diskusi dan pagelaran seni yang dihadiri seniman, budayawan dan akademisi untuk membahas tentang darurat demokrasi.

Indonesien Unruhen in Jakarta (picture-alliance/NurPhoto/D. Husni)

Diperkirakan 2000 orang dari berbagai organisasi berdemonstrasi dan menuding YLBHI membahas isu PKI

Upaya melemahkan Jokowi?

Lebih lanjut, ketua Setara Institute mendesak agar aparat kepolisian menelisik lebih dalam siapa aktor di balik oknum di lapangan. "Aparat kepolisian harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu. Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi. Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam 3 tahun terakhir," ungkap Hendardi lebih lanjut.

Meski tak secara langsung menyinggung peristiwa bentrokan di YLBHI, Presiden Joko Widodo menyoroti perihal kabar bohong pada acara Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma'arif NU Nasional, di Magelang, Jawa Tengah, Senin (19/09)

"Tetapi jangan lupa di media sosial sekarang yang jelek-jelek, yang menjelekkan, yang negatif, yang fitnah yang mencela, yang hoax, yang kabar bohong. Kejujuran menjadi tantangan kita ke depan," kata Presiden Joko Widodo. "Bagaimana kita beradu cepat dengan negara lain, kalau tidak ya, kita akan ditinggal.. Bagaimana kita beradu kreatifitas, kalau tidak kita kreatif ya kita akan ditinggal," ujar Jokowi menambahkan.

ts/hp (dpa, kompas.com, jakarta post, setkab.go.id)

Laporan Pilihan