1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Australia Minta Negara Miskin Tampung Pencari Suaka

Australia meminta Kamboja, salah satu Negara paling miskin di Asia, untuk menjadi penampung para pencari suaka yang ingin mencapai Australia.

Pemerintah Australia yang kini berkuasa, memenangkan pemilihan umum, khususnya berkat janji akan menjalankan kebijakan keras atas para pencari suaka yang datang melalui Indonesia, dengan Perdana Menteri Tony Abbott berjanji akan “menghentikan kapal-kapal (pencari suaka)”.

Australia saat ini sudah memiliki pusat penahanan lepas pantai di Negara-negara miskin Pasifik Selatan yakni Papua Nugini dan Nauru, yang diperuntukan bagi para pencari suaka yang ingin masuk Australia, yang kerap tiba dengan kapal reyot.

Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Julie Bishop meminta Perdana Menteri Hun Sen apakah Kamboja – yang pada 1970an dan 1980an mengalami eksodus besar-besaran para pengungsi yang melarikan diri dari perang dan kelaparan -- juga bisa menampung para imigran.

“Menteri Australia telah meminta Kamboja untuk mengambil sejumlah pengungsi,” kata Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong saat menggelar jumpa pers bersama Menlu Australia Bishop.

“Pada masa lalu, orang-orang Kamboja meninggalkan Negara mereka ke Negara-negara lain, tapi kini, ini saatnya Kamboja menampung para pengungsi dari negara lain,” kata dia.

Hun Sen akan “serius mempertimbangkan” permintaan itu, kata Hor Namhong.

Kondisi penampungan yang buruk

Dalam kometarnya, Bishop tidak merujuk langsung soal permintaan Australia tapi ia mengatakan bahwa diskusi itu menyangkut kerjasama kedua Negara dalam sejumlah bidang termasuk penyelundupan manusia.

Isu pencari suaka, sejauh ini telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Australia dengan negara tetangga Indonesia, terkait kebijakan penanganan pengungsi yang dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan kelompok pembela hak asasi manusia

Seorang pencari suaka tewas dan sekitar 80 lainnya terluka dalam kerusuhan pekan lalu di pusat penahanan pencari suaka di Pulau Manus di Papua Nugini.

Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi mengatakan kamp Manus itu seharusnya ditutup karena gagal menyediakan “perlakuan yang aman dan manusiawi di tahanan“.

ab/rn (afp,ap,rtr)