1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

AS Veto Resolusi PBB Kecam Israel

Untuk pertama kalinya pemerintahan Barack Obama menggunakan hak vetonya di DK PBB memblokir resolusi yang mengecam politik pembangunan pemukiman Yahudi.

default

Polisi perbatasan Israel berjaga-jaga di saat aksi demonstrasi warga Palestina menentang perluasan pemukiman Yahudi Nabi Saleh di Tepi Barat Yordan Jumat (18/2).

Amerika Serikat mengajukan veto di Dewan Keamanan PBB, untuk menghambat diterimanya sebuah resolusi yang mengecam politik pemukiman Yahudi dari Israel di kawasan Palestina yang didudukinya. Sementara 14 anggota Dewan Keamanan lainnya, termasuk Jerman menyatakan menerima resolusi tsb.

Sudah berminggu-minggu di belakang layar PBB terjadi tarik ulur yang alot menyangkut resolusi terhadap Israel itu. Pada akhirnya, presiden AS Barack Obama bahkan turun tangan secara langsung. Obama melakukan percakapan telefon cukup lama dengan presiden otonomi Palestina, Mahmud Abbas untuk mencoba membujuknya, agar tidak menuntut resolusi. Tapi Abbas tetap tidak mau dibujuk. Sebab, rancangan resolusi yang mengecam Israel itu, didukung hampir dua pertiga anggota Sidang Umum PBB. Juga tawaran Amerika, untuk membuat sebuah “pernyataan presiden”, ditolak oleh pihak Palestina. Pernyataan semacam itu memang mengecam politik pemukiman Yahudi dari Israel. Akan tetapi pernyataan presiden AS tidak memiliki nilai setinggi sebuah resolusi PBB.

Duta besar Amerika Serikat di PBB, Susan Rice dalam konferensi jarak jauh dengan wartawan, setelah menolak resolusi yang mengecam Israel itu menyatakan : “Kami berpendapat, resolusi tidak bertujuan mendekatkan kedua pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan. Sebaliknya posisi akan semakin keras di salah satu atau bahkan kedua pihak.“

Amerika Serikat secara mendasar menolak menyebut politik pemukiman Yahudi dari Israel sebagai ilegal. Walaupun begitu, Washington mengecam pembangunan pemukiman Yahudi.

Rice mengungkapkan alasannya :“Kami menolak keras legitimasi dilanjutkannya pembangunan pemukiman. Kami menilai, pembangunan pemukiman yang dilakukan Israel di kawasan yang didudukinya tahun 1967, merongrong keamanan, demokrasi dan stabilitas kawasan.“

Karena itulah Palestina mengharapkan, Amerika Serikat menyetujui naskah resolusi yang relatif moderat itu. Jika disepakati, untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, Dewan Keamanan mengecam politik pemukiman Yahudi dari Israel. Jerman menyatakan mendukung resolusinya. Sebab memandang jauh ke depan dan di lain pihak juga mewakili posisi Uni Eropa. Demikian menurut kalangan delegasi di New York. Duta besar Inggris di PBB, Sir Mark Lyall Grant, setelah voting, mewakili negaranya, Jerman dan Perancis membacakan pernyataan, bahwa ketiga negara Eropa itu merasa prihatin dengan macetnya proses perdamaian Timur Tengah. Pihaknya menyepakati resolusi tsb, karena pembangunan pemukiman Yahudi antara lain di Yerusalem, menurut hukum internasional adalah ilegal, menghambat perdamaian dan merupakan ancaman bahaya bagi solusi dua negara. Israel harus menghentikan segera pembangunan pemukiman Yahudi semacam itu.

Namun Amerika Serikat tidak menghendaki kecaman seperti itu terhadap Israel. Washington terus membela mitranya, dan tetap berpendapat, proses perdamaian Timur Tengah bukan tema yang harus dibahas di panggung PBB. Duta besar Susan Rice juga menjanjikan, Amerika Serikat akan terus berusaha mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Christina Bergmann/Agus Setiawan

Editor : Renata Permadi