1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

AS Pertahankan Sanksi Terhadap Myanmar

Amerika Serikat menyatakan tidak akan mencabut secepatnya sanksi utama terhadap Myanmar. Dengan itu rezim penguasa ditekan untuk mengakhiri kekerasan etnis serta menuntaskan isu penting lainnya.

Amerika Serikat menolak mengikuti jejak Kanada dan Uni Eropa yang awal pekan ini mengumumkan akan mencabut hampir semua sanksi ekonomi terhadap rezim di Myanmar. Juga langkah Jepang menjanjikan penghapusan utang senilai 2,8 milyar Euro sebagai ganjaran atas rangkaian perubahan menuju demokrasi yang dicanangkan presiden Myanmar Thein Sein, ditanggapi dengan kritis oleh Washington.

"Washington akan melonggarkan larangan berinvestasi di Myanmar secara hati-hati", kata diplomat tingi AS untuk Asia Timur, Kurt Campbell, Rabu (25/4). Ia menyatakan, reformasi demokrasi terbaru masih goyah dan dapat dibatalkan, sementara pelanggaran hak asasi masih terus terjadi. "Pokoknya saya dapat mengatakan, Amerika tidak ada niat mencabut sanksi", tegas Campbell.

Sejauh ini Washington sudah mencabut sejumlah pembatasan transaksi keuangan yang dilakukan kalangan swasta. "Tapi Amerika masih terancam bisnis militer antara Myanmar dengan Korea Utara", papar Campbell.

Pelanggaran HAM terus berlangsung

Diplomat tinggi AS untuk Asia Timur itu juga melaporkan, pertempuran dan aksi pelanggaran hak asasi manusia berat masih berlangsung di kawasan etnis Kachin di utara Myanmar. Campbell juga menegaskan masih dilakukannya tindak diskriminasi terhadap etnis Rohingya di barat negara itu.

Militär greift hart gegen Mönche durch neu

Aksi kekerasan militer tetap terjadi di Myanmar.

Walaupun menyambut baik pembebasan 500 tahanan politik Oktober lalu, menjelang digelarnya pemilu parlemen, tapi juga ia menunjukkan, masih ada ratusan tahanan politik yang tetap meringkuk di penjara.

Sementara Aung Din dari organisasi AS bagi kebebasan di Myanmar melaporkan, penangkapan sewenang-wenang serta aksi penyiksaaan masih terus dilakukan oleh rezim penguasa.

Walaupun partai oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi menyabet hampir seluruh kursi parlemen yang kosong dalam pemilu sela, tapi kekuatannya di parlemen hanyalah 7 persen dari keseluruhan mandat. "Jadi jika Amerika dan negara barat lainnya, secepatnya melonggarkan dan mencabut sanksi, hal itu akan dinilai oleh pemerintah Myanmar yang dipimpin presiden Thein Sein, bahwa merekalah yang tampil sebagai pemenang sejati dalam pemilu", papar Aung Din.

Agus Setiawan (afp,ap)

Editor : Vidi Legowo-Zipperer