1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

AS Nyatakan Ryamizard Ryacudu Tidak Bermasalah

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menerangkan, Menhan RI Ryamizard Ryacudu tidak punya catatan pelanggaran HAM. Militer Indonesia dinilai sudah berubah secara signifikan sejak mundurnya Suharto.

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, tentara Indonesia memang sering terlibat dalam pelanggaran HAM ketika melaksanakan tugas. Tetapi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menurut catatan AS tidak terlibat secara langsung dalam kasus-kasus tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan kepada wartawan di Washington, AS tidak punya catatan "tentang keterlibatan menteri pertahanan (Indonesia) dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik".

Psaki selanjutnya menerangkan, militer Indonesia sudah mengalami "perubahan yang signifikan" dalam 16 tahun terakhir, sejak berakhirnya era Suharto. AS berharap bahwa perkembangan ini akan dilanjutkan di bawah pemerintahan yang baru.

Amerika Serikat sempat menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia setelah penindasan brutal gerakan protes selama masa pendudukan di Timor Timur, yang kini sudah menjadi negara merdeka. Beberapa proyek kerjasama kemudian dilanjutkan tahun 2010.

Jen Psaki menambahkan, Amerika Serikat ingin meningkatkan hubungan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi.

Pengangkanan Ryacudu diprotes

Tapi kalangan aktivis di dalam dan luar negeri tetap mengeritik pengangkatan Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan.

Para aktivis menyoroti sikap kerasnya menghadapi gerakan separatis di Aceh dan Papua ketika menjabat sebagai pimpinan militer.

Ryamizard Ryacudu antara lain pernah dikecam karena membela sikap anggota-anggota Kopassus yang disidang atas tuduhan membunuh tokoh Papua Theys Eluay tahun 2001.

Pengangkatan Ryamizard bisa meningkatkan resistensi dalam upaya penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar hak asasi manusia, kata pengamat militer Al Araf dari Imparsial.

Anggota kabinet yang juga mendapat sorotan negatif adalah Puan Maharani, yang diangkat sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Puan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup dan hanya mengandalkan pengaruh ibunya, Ketua umum PDI-P Megawati Sukarnoputri.

Pengaruh kuat Megawati juga terlihat dengan pengangkatan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Rini sejak lama dikenal sebagai salah satu orang kepercayaaan Megawati. Namanya masuk daftar susunan anggota kabinet, sekalipun aktivis anti korupsi menilai ia tidak memiliki rekam jejak yang bersih.

hp/yf (afp,rtr,ap)

Laporan Pilihan