1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

AS Cabut Embargo Senjata Terhadap Vietnam

Amerika Serikat mencabut embargo senjata terhadap Vietnam untuk menghadang Cina di Laut Cina Selatan. Media pemerintah Cina mewanti-wanti Vietnam agar tidak percaya pada Washington

Vietnam Besuch US-Präsident Barack Obama

Presiden AS Barack Obama (ki.) dan Presiden Vietnam, Tran Dai Quang (ka.)

Presiden Amerika Serikat Barack Obama secara resmi mencabut embargo senjata terhadap Vietnam yang telah berlaku sejak era Perang Dingin. langkah tersebut diambil menyusul kekhawatiran terhadap sikap Cina yang kian agresif di Laut Cina Selatan.

Dalam kunjungannya selama tiga hari di Vietnam, Obama membantah keputusannya itu berkaitan dengan ambisi teritorial Cina. Ia mengklaim pencabutan embargo adalah langkah menuju "normalisasi" hubungan kedua negara.

Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, mengakui kendati masih berselisih dalam berbagai isu, Amerika Serikat dan Vietnam "berbagi kekhawatiran dan kepentingan yang sama." Ia merujuk pada konflik di Laut Cina Selatan.

Penjualan Senjata Tersandung Isu HAM?

Selain Filipina, Vietnam adalah kekuatan militer terbesar yang terlibat dalam konflik di jalur dagang paling gemuk di dunia itu.

"Penjualan masih harus memenuhi persyaratan yang ketat," kata Obama terkait pencabutan Embargo." Termasuk di antaranya dalam isu Hak Azasi Manusia. Tapi yang terpenting Vietnam memiliki akses membeli persenjataan untuk membela dirinya sendiri."

Cina sejauh ini belum memberikan komentar apapun terkait kesepakatan tersebut. Tapi pada edisi Minggu, media pemerintah Xinhua News Agency menyambut normalisasi hubungan AS dan Vietnam. "Tapi pendekatan itu tidak sepantasnya digunakan untuk mengancam atau merusak kepentingan strategis negara ketiga."

Xinhua mewanti-wanti agar Vietnam berhati-hati dengan Amerika Serikat yang "memiliki agenda terselubung. Mengingat pondasi industri dan militer Vietnam, AS percaya negara tersebut bisa membantu memaksakan keinginan Washington atas isu Laut Cina Selatan."

rzn/hp (afp,ap)

Laporan Pilihan