1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Arab Saudi Tolak Kursi Dewan Keamanan

Arab Saudi menolak bergabung dalam Dewan Keamanan PBB, sehari setelah mereka terpilih menjadi anggota tidak tetap – dengan alasan badan dunia itu menjalankan “standar ganda“ dalam penyelesaian konflik Timur Tengah.

“Mekanisme kerja dan standar ganda di Dewan Keamanan mencegah lembaga ini menjalankan berbagai tugas dan mengemban tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

“Oleh karena itu Arab Saudi… tidak punya pilihan lain selain menolak keanggotaan Dewan Keamanan sampai lembaga itu direformasi dan diberi sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan perdamaian dunia,“ demikian isi pernyataan tersebut.

Untuk pertama kalinya, Arab Saudi yang dikenal konservatif memenangkan kursi di 15 anggota Dewan Keamanan, yang mempunyai peran penting dalam menangani konflik dunia.

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdullah al-Mouallimi mengatakan, keputusan Riyadh itu mereflesikan “kebijakan lama dalam mendukung moderasi dan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai.”

Kegagalan di Timur Tengah

Tapi Menteri Luar Negeri Saud al-Faisal mengatakan, penolakan Arab Saudi dilakukan karena Dewan Keamanan PBB dianggap tidak bisa menangani konflik lama di Timur Tengah atau membersihkan wilayah itu dari ancaman perang nuklir.

“Kegagalan menemukan sebuah solusi bagi Palestina selama 65 tahun” katanya, telah menggiring ke “sejumlah perang yang mengancam perdamaian dunia.”

Demikian juga, kata pernyataan itu, ”membiarkan rezim Suriah membunuhi rakyatnya sendiri dengan senjata kimia… tanpa konfrontasi atau memaksakan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera… adalah sebuah bukti ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk melaksanakan tugas dan memikul tanggung jawab.”

Saudi-Arabien erhält Platz im UN Sicherheitsrat

Dewan Keamanan PBB dianggap menjalankan standar ganda dalam menyelesaikan masalah Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengkritik “kegagalan” badan dunia itu untuk mengembalikan Timur Tengah sebagai wilayah yang bebas dari senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir – kata negara itu merujuk kepada Iran dan Israel.

Pemerintah Arab Saudi yang Sunni, selama ini dikenal sebagai pengecam paling keras program nuklir pemerintah Syiah Iran, yang dicurigai Barat dan Israel sedang mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan yang selama ini dibantah oleh Teheran. Israel adalah satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah.

Arab Saudi juga dikenal sebagai pendukung terbesar para pemberontak yang berusaha menjatuhkan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang beraliansi dengan rezim Syiah di Teheran.

Pengkritik utama PBB

Riyadh menjadi pengkritik utama PBB dalam penanganan konflik di Suriah, di mana gerakan damai yang menyerukan reformasi pada Maret 2011 dijawab dengan represi brutal oleh pemerintah, dan kini menyebabkan perang saudara yang eskalasinya semakin membesar di kawasan.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal menolak berbicara atau bahkan menyerahkan salinan pidatonya di Majelis Umum PBB, sebagai bentuk kemarahan atas kebuntuan yang terjadi di Dewan Keamanan dalam penyelesaian konflik Suriah dan Palestina.

“Itu adalah tanda frustasi yang dirasakan,” kata Nawaf Obaid, yang merupakan salah seorang penasihat di kalangan pejabat Saudi.

Lima negara adalah anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. 10 anggota tambahan dipilih lewat sidang Majelis Umum, dan bertugas untuk masa jabatan dua tahun.

ab/hp (afp,ap,rtr)