1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Anwar Ibrahim Diskors dari Parlemen

Parlemen Malaysia menyebut Anwar Ibrahim menyalah gunakan hak-haknya sebagai anggota parlemen. Pernyataan ini dikeluarkan pada hari Kamis (16/12).

default

Anwar Ibrahim

Skors yang dikenakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan pernyataan Anwar Ibrahim pada bulan Maret lalu yang mengecam semboyan persatuan nasional pemerintah "Satu Malaysia". Menurutnya, retorika tersebut terinspirasi dari kampanye pemilihan umum Israel. "Satu Israel" adalah semboyan aliansi politik mantan Perdana Menteri Ehud Mubarak tahun 1999 .

Komisi disiplin parlemen Malaysia, yang dikontrol pendukung pemerintah, merekomendasikan agar pemimpin oposisi Malaysia itu diskors dari parlemen. Proses keputusan skors ini makan waktu hampir 7 bulan karena melewati berbagai proses penyelidikan.

"Ini dalam proses dalam parlemen. Ini tentang prosedur dan kewenangan dan juga badan kehormatan dalam parlemen Malaysia jadi, prosesnya panjang," dikatakan pengamat politik Malaysia, Karim Raslan.

Sebelumnya, tiga rekan senior Anwar Ibrahim juga dikenakan skors terkait tuduhan pembocoran rincian investigasi parlemen terkait pernyataan Anwar. Ketiganya, berasal dari partai koalisi, seorang dari DAP dan dua orang dari partai PKR.

Sanksi yang dikenakan terhadap Anwar Ibrahim dan rekan-rekannya di parlemen melemahkan posisi kelompok oposisi. Namun, Karim Raslan tidak yakin. Sanksi ini masih akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Malaysia, "Kerajaan Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Nadjib Razak sudah mulai merasa naik daun. Kapabilitas mereka untuk menskors Anwar itu memperkuat posisinya. Boleh dikatakan di pentas politik, nyata. Tetapi di mata rakyat masih belum ketara apakah masyarakat setuju dengan tuduhan ini terhadap Anwar Ibrahim."

Dalam waktu enam bulan ke depan, tokoh oposisi Anwar Ibrahim tidak akan aktif dalam kegiatan politik. Ditakutkan, pemilihan umum Malaysia berikutnya bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan ke depan, karena keputusan kapan pemilu dilaksanakan ada di tangan perdana menteri Malaysia. Namun Karim Raslan yakin, pemerintah Malaysia tidak akan gegabah dalam menyelenggarakan pemilu.

Selain sanksi skors ini, Anwar Ibrahim juga tengah disorot atas dokumen yang dirilis oleh WikiLeaks. Dalam dokumen tersebut, yang merupakan dialog antara pejabat Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat di Singapura dan Australia, dikatakan bahwa sebelum kasus sodomi muncul, Anwar telah mengetahui sebelumnya bahwa itu merupakan jebakan lawan politiknya. Anwar Ibrahim telah menolak kebenaran dokumen tersebut.

Miranti Hirschmann

Editor: Yuniman Farid