1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

10 Tahun Kasus Munir di Berlin

Kelompok masyarakat dan aktivis HAM Jerman menuntut pemerintahan Joko Widodo mendatang agar lebih serius dalam menegakkan hak asasi manusia.

Masyarakat Jerman dan kelompok pemerhati Indonesia di sana menyerukan Indonesia agar lebih serius dalam mengangani kasus pembunuhan Munir. Sepuluh tahun kematian aktivis hak asasi manusia itu diperingati lewat konferensi selama dua hari yang mendatangkan Suciwati, janda almarhum Munir ke ibukota Berlin.

Hari Senin, Suciwati yang juga merupakan aktivis HAM bertemu dengan kementerian luar negeri Jerman, dan setelah itu dijadwalkan juga akan menggelar pertemuan dengan anggota parlemen pekan ini. Dalam rangkaian pertemuan itu, Suciwati akan memberikan informasi langsung perkembangan kasus Munir dan situasi penegakan HAM secara umum di Indonesia.

Suciwati bersama aktivis Kontras Indria Fernida dan organisasi HAM “Watch Indonesia!“ di Berlin, dalam pertemuan itu mendorong pemerintah Jerman dan negara-negara Eropa lainnya untuk lebih memperhatikan isu hak asasi manusia di Indonesia, dan melakukan tindakan konkrit untuk mendukung penegakan HAM.

Tahun ini, misteri kasus pembubuhan Munir menginjak sepuluh tahun. Dalang utama pelaku masih berkeliaran bebas, dan hukum hanya bisa menyentuk Pollycarpus, Pilot Garuda Indonesia, sebagai pelaku tunggal yang bertanggungjawab.

Pengadilan, telah membebaskan bekas Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi Purwoprandjono dari segala tuntutan. Bahkan, kepala BIN saat Munir dibunuh yakni AM Hendropriyono, kini digadang-gadang menjadi penasehat presiden terpilih Joko Widodo.

Inilah yang menjadi sumber keprihatinan masyarakat Jerman dan Eropa untuk bersolidaritas dalam penegakan isu hak asasi manusia di Indonesia. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan HAM, dan kasus Munir dianggap sebagai bukti bahwa pembunuhan atas seorang aktivis masih bisa terjadi, meski Indonesia kini dianggap sebagai negara yang demokratis.

“Penuntasan Kasus Munir menjadi ujian atas komitmen visi dan misi  pemerintahan Jokowi JK dalam penegakan HAM di Indonesia. Ini tantangan mereka apakah akan diwujudkan, mengingat para pelaku pelanggar HAM ada di kubu mereka. Sementara penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara komprehensif adalah syarat terwujudnya negara yang bermartabat,“ demikian isi siaran pers yang diterima Deutsche Welle.

ab/rn

Laporan Pilihan